Rajiv Imbau Petani Waspadai Penipuan Berkedok Bantuan Pertanian
Jakarta, 6 Mei 2025 — Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengimbau para petani di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan dirinya atau pihak tertentu yang mengklaim bisa menyalurkan bantuan pertanian dengan syarat imbalan.
Imbauan ini disampaikan menyusul laporan dari sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayah tersebut yang mengaku dihubungi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pelaku menawarkan alat dan sarana produksi pertanian, namun meminta sejumlah uang untuk proses pengurusan bantuan.
“Saya tegaskan, saya tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada petani untuk mendapatkan bantuan. Jika ada yang mengaku bisa menyalurkan bantuan atas nama saya dan meminta uang, itu jelas penipuan,” kata Rajiv di Jakarta, Selasa (6/5).
Rajiv meminta masyarakat tani agar tidak mudah percaya terhadap tawaran bantuan yang belum bisa diverifikasi kebenarannya. Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melapor kepada aparat jika menemukan indikasi penipuan. “Jangan ragu untuk melapor. Ini penting agar pelaku tidak terus merugikan petani lain,” tegasnya.
Politisi Partai NasDem ini menekankan bahwa seluruh bantuan pertanian yang ia perjuangkan berasal dari program resmi pemerintah pusat dan disalurkan sesuai prosedur tanpa pungutan biaya sepeser pun. Menurutnya, keterbukaan dan integritas dalam proses penyaluran bantuan adalah prinsip utama dalam kerja legislasi yang ia emban.
Rajiv juga memastikan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi petani, khususnya di daerah pemilihannya, Jawa Barat II. Ia menyebut pemberdayaan petani melalui program yang tepat sasaran menjadi prioritasnya di Komisi IV DPR RI.
Di sisi lain, Rajiv meminta pihak kepolisian untuk serius mengusut dan menindak tegas para pelaku penipuan yang mencatut namanya maupun mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
“Kami harap aparat penegak hukum bertindak tegas. Jangan sampai kepercayaan petani terhadap bantuan pemerintah terganggu akibat ulah segelintir oknum,” pungkasnya.