Karawang — Senin, 17 November 2025
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Sabil Akbar, menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan ketenagakerjaan dalam kegiatan pengawasan di Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek. Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan warga yang selama ini merasakan langsung dinamika pasar kerja di wilayah industri Cikampek.
Dalam forum dialog, warga menyampaikan sejumlah keluhan yang berkaitan dengan peluang kerja, proses rekrutmen perusahaan, serta kejelasan informasi lowongan pada sektor industri yang beroperasi di sekitar Cikampek. Mereka berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut lebih memberi ruang bagi tenaga kerja lokal.
“Kami butuh kepastian terkait peluang kerja. Banyak perusahaan di sekitar sini, tetapi warga lokal justru sering kali tidak mendapatkan informasi secara jelas,” ungkap salah seorang warga dalam forum tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sabil Akbar menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan pada perusahaan, khususnya terkait komitmen dalam menyediakan kesempatan kerja yang adil bagi masyarakat setempat.
“Banyak warga mengeluhkan soal kesempatan kerja. Ini menjadi catatan penting bagi kami. Pemerintah daerah harus memastikan perusahaan benar-benar membuka akses bagi masyarakat lokal secara transparan,” ujar Sabil.
Ia menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan warga harus diperkuat sehingga persoalan informasi lowongan kerja dapat ditangani dengan lebih baik. Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja tidak hanya ditentukan oleh jumlah industri, tetapi juga efektivitas komunikasi dan tata kelola rekrutmen.
Sabil Akbar berharap aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan tersebut menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan ketenagakerjaan, sekaligus memastikan bahwa kehadiran kawasan industri dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Kegiatan pengawasan berjalan lancar dan ditutup dengan penyampaian sejumlah masukan strategis dari warga sebagai bahan pembahasan di tingkat DPRD Jawa Barat.
(VC)