Kang Onnie Soroti Kendala BPJS Gratis dalam Pengawasan UHC di Cianjur
Cianjur — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Onnie S Sandi, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan ini menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai masih menyisakan persoalan serius terkait akses BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu.
Dalam dialog terbuka bersama masyarakat, persoalan paling banyak dikeluhkan warga adalah kewajiban melunasi tunggakan BPJS mandiri sebelum dapat beralih ke BPJS gratis yang dibiayai pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat UHC yang seharusnya menjamin layanan kesehatan bagi seluruh warga tanpa hambatan.
Onnie S Sandi, yang akrab disapa Kang Onnie, menegaskan bahwa kegiatan pengawasan ini bertujuan memastikan masyarakat memahami manfaat sekaligus mekanisme memperoleh BPJS gratis melalui program UHC yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
“Hari ini kita lakukan pengawasan terhadap program UHC. Ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham cara mendapatkan BPJS gratis, termasuk bagaimana mengecek status kepesertaannya,” ujar Kang Onnie.
Ia mengungkapkan, dalam forum tersebut juga terungkap bahwa sebagian warga baru mengetahui BPJS Kesehatan saat ini tidak lagi selalu menggunakan kartu fisik. Informasi tersebut baru dipahami warga setelah dijelaskan secara langsung dalam dialog.
“Banyak yang baru tahu bahwa BPJS sekarang tidak selalu berbentuk kartu fisik. Setelah dijelaskan, alhamdulillah mereka akhirnya mengerti,” katanya.
Namun demikian, Kang Onnie menyoroti persoalan krusial ketika warga ingin beralih dari BPJS mandiri ke BPJS gratis. Meski telah masuk kategori tidak mampu, warga tetap diwajibkan melunasi seluruh tunggakan BPJS mandiri, sehingga proses peralihan menjadi rumit dan memakan waktu.
“Di beberapa daerah lain ada kebijakan keringanan. Di Purwakarta, misalnya, ada diskon tunggakan sampai 40 persen. Tapi di Cianjur ini, saya baru tahu masih harus dilunasi penuh. Ini tentu harus kita tindak lanjuti bersama BPJS,” tegasnya.
Kang Onnie berharap program UHC yang menjadi unggulan Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak berhenti pada slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok rentan dan tidak mampu.
Dengan alokasi anggaran sekitar Rp300 miliar untuk program UHC, ia berharap cakupan jaminan kesehatan masyarakat Cianjur dapat mencapai 80 hingga 90 persen.
“Tagline UHC jangan hanya jadi jargon. Standar jaminan kesehatan masyarakat Cianjur harus benar-benar terjamin dan mudah diakses,” pungkas Kang Onnie.
(VC)