Pengawasan DPRD Jabar, Kang Onnie Pastikan Layanan UHC Benar-Benar Dirasa Warga Cianjur
Cianjur — Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC), yang memungkinkan warga memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP. Untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Onnie S Sandi melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Majelis Ta’lim Al Khoiriyah, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur.
Dalam kegiatan tersebut, Onnie S Sandi—yang akrab disapa Kang Onnie—menegaskan bahwa UHC merupakan hak dasar warga yang harus dipahami dan dimanfaatkan secara maksimal.
“UHC itu cukup dengan KTP untuk berobat ke rumah sakit. Tapi faktanya, masih banyak warga yang belum memahami status kepesertaan BPJS mereka,” ujar Kang Onnie.
Ia menjelaskan bahwa sistem layanan BPJS Kesehatan saat ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada e-KTP. Artinya, warga yang telah terdata berhak memperoleh pelayanan kesehatan tanpa hambatan administratif tambahan.
Namun demikian, Kang Onnie menilai rendahnya literasi masyarakat terhadap sistem digital kesehatan masih menjadi kendala. Ketidaksesuaian data NIK, termasuk status pekerjaan, kerap menyebabkan warga ragu atau tidak yakin saat mengakses layanan kesehatan.
“Ini menjadi kewajiban kami untuk terus melakukan sosialisasi. Banyak warga yang belum tahu bahwa UHC adalah hak mereka sebagai warga Cianjur,” tegasnya.
Kang Onnie juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk membayar premi BPJS Kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan derajat kesehatan warga.
Ia memastikan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait UHC akan terus dilakukan melalui fungsi pengawasan DPRD, agar transformasi digital layanan kesehatan benar-benar mempermudah masyarakat, bukan justru menjadi hambatan.
“Targetnya sederhana, jangan sampai warga Cianjur sakit tapi tidak berobat hanya karena tidak paham prosedur. Negara sudah hadir, tugas kita memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat,” pungkasnya.
(VC)