Bunda SWH Dorong Penguatan UMKM Desa Lohbener, Tekankan Perizinan Cepat dan Tepat Sasaran
Indramayu — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni Utami Herman, menegaskan pentingnya pembinaan dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu dan Kecamatan Lohbener.
Hal tersebut disampaikan Sri Wahyuni Utami Herman, yang akrab disapa Bunda SWH, saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Larangan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Bunda SWH, UMKM desa merupakan tulang punggung perekonomian lokal yang harus terus ditopang melalui kebijakan yang tepat, pelayanan yang cepat, serta pendampingan yang berkelanjutan.
“UMKM harus dibantu berkembang. Pembinaan tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan semata, tetapi juga memastikan kemudahan perizinan, pendampingan usaha, dan akses pasar,” ujar Bunda SWH.
Ia menyoroti masih adanya tantangan serius dalam pelayanan perizinan usaha, khususnya melalui sistem OSS/NIB. Bunda SWH meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan layanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.
“Kami mendorong pembukaan Helpdesk UMKM di tingkat kabupaten/kota agar pelaku usaha tidak kebingungan dalam mengurus perizinan dan administrasi usaha,” tegasnya.
Selain perizinan, Bunda SWH juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas bantuan modal UMKM. Menurutnya, bantuan harus benar-benar tepat sasaran dan tidak salah distribusi.
“Bantuan modal jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak tepat. UMKM yang benar-benar membutuhkan harus menjadi prioritas,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai pelaku UMKM di daerah masih membutuhkan pelatihan manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, serta akses pasar yang lebih luas. Untuk itu, peran dinas terkait dinilai sangat krusial dalam mendampingi UMKM agar mampu naik kelas.
Bunda SWH juga memberi perhatian khusus terhadap UMKM perempuan dan kelompok rentan, yang menurutnya harus mendapatkan pembinaan dan pendampingan serius agar dapat bertahan dan berkembang secara mandiri.
Tak hanya itu, ia turut menegaskan akan mengawasi implementasi berbagai aplikasi layanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti Sapawarga dan SapaRaga, guna memastikan masyarakat desa memperoleh akses layanan dan literasi digital secara merata.
“Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saya meminta seluruh OPD terkait UMKM meningkatkan ketepatan sasaran program, mempercepat pelayanan perizinan, dan memastikan seluruh kebijakan benar-benar menyentuh pelaku usaha di desa hingga pelosok,” tegasnya.
Bunda SWH menambahkan, DPRD Jawa Barat akan terus mengawal dan mengawasi sinkronisasi program UMKM antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
(VC)