Pengawasan DPRD Jabar, Onnie S Sandi Dorong Pembaruan Data Kependudukan agar Warga Tercover UHC
Cianjur — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Onnie S Sandi, menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2026 bersama warga di Aula Desa Mekarwangi, Kabupaten Cianjur, Sabtu, 31 Januari 2026.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 warga yang secara aktif berdialog dan menyampaikan berbagai keluhan, khususnya terkait kesulitan memperoleh layanan kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Sejumlah warga mengaku belum dapat mengakses layanan kesehatan karena tidak terdata sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan daerah.
Dalam pengawasan tersebut, Onnie S Sandi menegaskan bahwa kendala utama UHC di lapangan bukan terletak pada kebijakan, melainkan pada ketidaksesuaian data kependudukan warga, terutama pada kolom pekerjaan di e-KTP. Kondisi ini membuat banyak warga tidak terakomodasi dalam sistem bantuan jaminan kesehatan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Menurut Kang Onnie, masih banyak warga yang tercatat sebagai wiraswasta di KTP, padahal usaha mereka telah berhenti sejak pandemi Covid-19. Saat ini, sebagian besar bekerja sebagai buruh harian lepas dengan kondisi ekonomi terbatas, namun belum tercermin dalam data kependudukan.
“Masalah yang paling sering kami temukan adalah data pekerjaan di KTP yang belum diperbarui. Akibatnya, warga yang seharusnya berhak justru tidak masuk dalam sistem bantuan jaminan kesehatan,” ujarnya.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Onnie S Sandi menegaskan komitmennya untuk mengawal pembaruan data kependudukan warga melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat kembali terdaftar sebagai penerima manfaat UHC dan dapat mengakses layanan kesehatan gratis secara layak.
“Kolom pekerjaan di KTP harus disesuaikan dengan kondisi terbaru warga. Kami akan membantu prosesnya melalui desa agar warga Mekarwangi kembali tercover UHC dan bisa mengakses layanan kesehatan gratis sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Kegiatan pengawasan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memastikan kebijakan layanan dasar, khususnya di bidang kesehatan, benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan berjalan sesuai prinsip keadilan serta keberpihakan kepada rakyat.
(VC)