Heri Rafni Kotari Tekankan Transparansi dan Pelayanan Publik dalam Pengawasan di Sukamantri
Ciamis — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tenggeraharja, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap jalannya pemerintahan desa agar tetap berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Desa Tenggeraharja beserta jajaran, Ketua dan anggota BPD, kader Posyandu dan PKK, serta Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Sukamantri beserta jajaran.
Dalam pemaparannya, Heri Rafni Kotari menjelaskan tugas dan fungsi DPRD, khususnya fungsi pengawasan yang bertujuan memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan pentingnya pemerintah desa menghadirkan pelayanan publik yang optimal dan mengelola anggaran secara terbuka serta tepat sasaran.
“Pemerintah desa harus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan dipercaya warga,” ujarnya.
Menurut Heri, tata kelola pemerintahan desa yang baik akan menciptakan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Karena itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaan program.
Selain itu, Heri juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Pengawasan bersama dinilai penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas warga.
Ia turut menyinggung pentingnya dukungan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, seperti program makan bergizi gratis serta penguatan ekonomi melalui koperasi desa Merah Putih, yang diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan terbangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(VC)