M. Rizky Kawal Program Listrik Desa, Dorong Pemerataan dan Dampak Nyata bagi Warga Ciampea

Kabupaten Bogor — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Rizky, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada 20–21 Februari 2026 di Kampung Cikirai RT/RW 001/007, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Kegiatan tersebut difokuskan pada pengawasan implementasi program listrik masuk desa sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Dalam pemaparannya, M. Rizky menegaskan bahwa listrik bukan sekadar kebutuhan penerangan, melainkan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses listrik, menurutnya, membuka peluang lebih luas di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi produktif warga.

“Program listrik masuk desa memiliki peran strategis. Ketika akses listrik tersedia dan merata, maka ruang peningkatan kesejahteraan masyarakat juga semakin terbuka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dampak kehadiran listrik dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, mulai dari anak-anak yang memiliki waktu belajar lebih optimal, layanan kesehatan yang lebih mendukung, hingga tumbuhnya usaha kecil berbasis rumah tangga.

Namun demikian, ia menekankan bahwa manfaat tersebut hanya akan maksimal apabila pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan diawasi secara berkelanjutan.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi krusial untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan serta meminimalkan potensi penyimpangan.

Selain pengawasan dari lembaga legislatif, M. Rizky juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas lokal. Pertemuan langsung dengan warga dinilai penting untuk mendapatkan masukan objektif mengenai kualitas layanan listrik di lapangan.

“Pengawasan harus bersifat partisipatif. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat perlu bersinergi agar implementasi program benar-benar sesuai kebutuhan warga,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara DPRD, pemerintah desa, kementerian terkait, dan masyarakat akan memperkuat akuntabilitas serta memastikan dampak sosial dan ekonomi program listrik desa dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Melalui pengawasan yang terarah dan partisipatif, diharapkan program listrik desa tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga menjadi penggerak pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

(VC)

Leave A Reply

Your email address will not be published.