Reses II di Desa Rancamulya, Tia Fitriani Soroti Dampak Penyesuaian Anggaran Desa
Kabupaten Bandung — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani, melaksanakan Reses II Masa Sidang Tahun Anggaran 2025–2026 di Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Rabu (26/2/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan informasi kebijakan terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait kondisi fiskal dan prioritas pembangunan daerah.
Dalam pertemuan yang dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat, mengemuka kekhawatiran terkait dampak penyesuaian anggaran terhadap program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Sejumlah warga menilai ruang fiskal desa yang semakin terbatas berpotensi memengaruhi keberlanjutan beberapa program prioritas.
Menanggapi hal tersebut, Tia Fitriani menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran merupakan bagian dari kebijakan penguatan prioritas belanja daerah. Menurutnya, kondisi fiskal yang dinamis menuntut pemerintah untuk menyusun skala prioritas secara lebih selektif dan terukur.
“Penyesuaian anggaran bukan berarti pembangunan berhenti. Justru ini menjadi momentum untuk memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa desa tetap memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa agar program prioritas tetap berjalan efektif meskipun dalam keterbatasan anggaran.
Selain isu fiskal, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait pelayanan publik dan keberlanjutan program sosial. Seluruh masukan tersebut, kata Tia, akan diklasifikasikan sesuai kewenangan dan dibawa dalam pembahasan resmi di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Tia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal implementasi program pembangunan agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Pengawasan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Melalui Reses II ini, Tia Fitriani kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga komunikasi politik dengan konstituen serta memastikan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat tetap berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di tengah dinamika anggaran yang ada.
(VC)