Sri Wahyuni Utami Serap Aspirasi Warga dalam Agenda Reses di Sejumlah Titik Indramayu
Indramayu — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni Utami Herman, melaksanakan rangkaian kegiatan Reses II Masa Sidang Tahun 2025–2026 di sejumlah titik wilayah Kabupaten Indramayu.
Kegiatan reses tersebut menjadi bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya. Dalam berbagai pertemuan bersama warga, tokoh masyarakat, serta perangkat desa, Sri Wahyuni Utami mendengarkan beragam persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga antara lain terkait perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan desa, penambahan penerangan jalan umum (PJU), serta program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang masih menjadi kebutuhan masyarakat kurang mampu.
Selain itu, masyarakat juga berharap adanya dukungan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, peningkatan fasilitas pendidikan, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga.
Dalam dialog tersebut juga muncul sejumlah persoalan sosial kemasyarakatan, mulai dari pentingnya menjaga ketertiban lingkungan hingga upaya memperkuat peran masyarakat dalam perlindungan anak serta menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda.
Sri Wahyuni Utami menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengar secara langsung suara masyarakat, sehingga berbagai aspirasi yang muncul dapat diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan di tingkat provinsi.
“Reses ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Aspirasi masyarakat akan kami catat dan kami perjuangkan agar dapat menjadi bagian dari program pembangunan di tingkat provinsi,” ujar Sri Wahyuni Utami.
Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang dihimpun selama kegiatan reses akan dibawa dalam pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Barat agar dapat diakomodasi melalui program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan reses ini diharapkan terbangun komunikasi yang semakin kuat antara masyarakat dan wakil rakyat, sehingga proses pembangunan daerah dapat berjalan lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(VC)