Mamat Rachmat Dorong Pengawasan Ketat Program Pendidikan agar Tepat Sasaran
Bandung — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat, menekankan pentingnya pengawasan terhadap program-program pemerintah, khususnya di sektor pendidikan, agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Kantor DPW Partai NasDem Jawa Barat, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Sabtu, 11 April 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Kang Rachmat menyoroti bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan harus diiringi dengan pengawasan yang kuat di lapangan, terutama menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurutnya, potensi persoalan seperti ketimpangan akses maupun praktik perantara oleh oknum perlu diantisipasi sejak dini agar tidak merugikan masyarakat.
“Program pendidikan harus dikawal dengan baik agar benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada penyalahgunaan atau praktik yang merugikan masyarakat,” ujar Kang Rachmat.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui berbagai kebijakan, termasuk peningkatan daya tampung sekolah serta dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Namun demikian, pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya program tersebut.
“Kita ingin memastikan semua kebijakan yang sudah disusun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengawasan menjadi kunci agar program berjalan sesuai tujuan,” tegasnya.
Selain itu, Kang Rachmat juga mendorong masyarakat untuk aktif mencari informasi terkait program pemerintah serta tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang menawarkan bantuan di luar mekanisme resmi.
Menurutnya, pemahaman yang baik dari masyarakat akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan program.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan dapat semakin kuat, sehingga berbagai program pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, dapat berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran.
(VC)