Kang Rachmat Dorong Pemerataan Akses Pendidikan Lewat Sosialisasi Perda di Cimahi
Cimahi — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 10 Mei 2025, di Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, serta warga setempat.
Dalam pemaparannya, Mamat Rachmat menjelaskan bahwa Perda ini merupakan turunan dari sejumlah regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang efektif hanya bisa terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat.
“Kami di Komisi V tidak hanya menyosialisasikan Perda, tetapi juga menjembatani aspirasi masyarakat agar bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program nyata. Kami bukan penyembuh, tapi penghubung,” ujar Mamat Rachmat.
Kesempatan dialog terbuka dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan, seperti keterbatasan zonasi, minimnya sekolah baru, hingga kekhawatiran terhadap degradasi pendidikan karakter. Isu larangan studytour pun turut disorot warga.
Menanggapi hal tersebut, Kang Rachmat menyampaikan bahwa pembangunan sekolah tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus berdasarkan analisis kebutuhan dan standar teknis yang jelas. Ia berkomitmen untuk meneruskan aspirasi tersebut ke instansi terkait.
“Perlu kita hitung betul kebutuhan lahan dan aksesibilitasnya. Pembangunan sekolah itu harus memenuhi standar tertentu agar efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Turut mendampingi, Anggota DPRD Kota Cimahi, Sri Hendarsih, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan. Ia mengapresiasi antusiasme warga dari 12 RT dan 3 RW yang hadir dalam kegiatan ini.
“Jika ada keresahan, silakan disampaikan. Pintu kami selalu terbuka untuk aspirasi warga,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Partai NasDem dalam memperkuat peran legislatif sebagai jembatan antara masyarakat dan kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan yang menjadi pondasi pembangunan daerah. (VC/KIN)