CIAMIS — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, menekankan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Hal itu ia sampaikan saat melaksanakan Sosialisasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Desa Gereba, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Kamis (3/7/2025).
Dalam sambutannya, Heri Rafni menjelaskan bahwa Perda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang saat ini dihadapi oleh masyarakat. Menurutnya, ketahanan keluarga tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, hingga nilai-nilai moral.
“Ketahanan keluarga bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai moral. Perda ini menjadi payung hukum dalam memperkuat fungsi-fungsi tersebut agar keluarga di Jabar dapat tumbuh tangguh dan harmonis,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan desa, antara lain Kepala Desa Gereba beserta jajaran, Ketua dan Anggota BPD, Ketua MUI Desa Gereba, Kader PKK, tokoh masyarakat, serta pengurus Partai NasDem setempat.
Suasana sosialisasi berlangsung aktif dan interaktif. Peserta tampak antusias mengikuti pemaparan materi dan menyampaikan berbagai pertanyaan serta pandangan mengenai implementasi Perda di lingkungan mereka. Diskusi pun berkembang pada pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga sosial untuk menciptakan ketahanan keluarga yang inklusif dan berkelanjutan.
Heri Rafni berharap masyarakat tidak hanya memahami isi dari Perda, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun lingkungan keluarga yang sehat, produktif, dan saling mendukung.
“Sosialisasi ini bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari ikhtiar kolektif agar setiap keluarga di Jawa Barat dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan karakter bangsa,” pungkasnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD dalam menyosialisasikan produk hukum daerah agar dapat dipahami dan dijalankan oleh masyarakat secara luas.
(VC)