Tia Fitriani Dorong Penguatan Pengawasan dan Pemberdayaan Perempuan di Lampegan

Kabupaten Bandung — Senin, 17 November 2025
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif harus berjalan optimal untuk memastikan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 benar-benar terlaksana sesuai tujuan. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Aula Kantor Desa Lampegan, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini dihadiri masyarakat Lampegan, perangkat desa, Kepala Desa Lampegan Sutar, tim Dulur Satia, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Dalam sambutannya, Tia Fitriani menyampaikan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dari siklus pembangunan daerah. Menurutnya, tidak semua regulasi atau program pemerintah dapat langsung menjawab persoalan masyarakat tanpa evaluasi yang terukur.

“Hari ini kami hadir untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Ini kesempatan bagi kami menyerap persoalan di lapangan dan mengevaluasi implementasi regulasi dari pemerintah pusat maupun provinsi,” ujar Tia.

Bahas Perda Jabar Nomor 2 Tahun 2023: Fokus pada Pemberdayaan Perempuan

Forum ini juga membahas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, sebuah regulasi yang menempatkan isu pemberdayaan perempuan sebagai prioritas khusus dan terpisah dari perlindungan anak. Perda ini menjadi tonggak penting karena Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang menyediakan instrumen hukum terfokus untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Penguatan UMKM Perempuan: Tantangan dan Arah Kebijakan

Kegiatan pengawasan menghadirkan Lelly Dewi Utami, SE, Wakil Ketua Bidang UMKM DPD FPPI Jawa Barat sekaligus pelaku UMKM. Dalam paparannya, Lelly menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan pengawasan yang konsisten agar perempuan pelaku usaha dapat terus berkembang.

“Perempuan perlu terus didampingi agar mampu naik kelas, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun jejaring yang lebih kuat. Keberanian untuk memulai adalah modal besar bagi ibu-ibu untuk mandiri,” ujar Lelly.

Ia juga menyoroti beberapa aspek penting, seperti:

• penguatan akses pembiayaan mikro,

• transformasi digital bagi UMKM perempuan,

• pengembangan komunitas dan inkubasi usaha,

• kolaborasi lintas sektor untuk percepatan pemberdayaan,

• mendorong produk berbasis kearifan lokal,

• serta memupuk kepemimpinan perempuan di sektor ekonomi kreatif.

Apresiasi Pemerintah Desa

Kepala Desa Lampegan, Sutar, mengapresiasi konsistensi Tia Fitriani yang dinilai sering turun langsung untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Kedatangan Ibu Tia merupakan kebanggaan bagi kami. Jarang sekali anggota DPRD Jabar turun langsung seperti ini. Semoga membawa berkah bagi warga Lampegan,” ujarnya.

Pengawasan untuk Dampak Nyata di Masyarakat

Dalam penutupnya, Tia Fitriani menegaskan bahwa pengawasan DPRD tidak hanya menyoroti aspek fisik ataupun keuangan proyek, tetapi juga dampak program terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan dikatakan berhasil apabila manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga, terutama kelompok perempuan, UMKM, dan rumah tangga rentan.

Melalui kegiatan ini, Tia berharap masyarakat lebih aktif memberikan masukan dan ikut mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga program pemerintah ke depan dapat semakin tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan riil warga.

(VC)