Bandung, Senin, 22 Desember 2025 (WIB) — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat, menggelar kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan bersama warga di Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan masukan, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Kang Rachmat mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga di lapangan, mulai dari bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran, perubahan status desil penerima manfaat, hingga minimnya sosialisasi terkait mekanisme dan kriteria bansos. Sejumlah warga juga mengeluhkan masih adanya penerima bantuan yang secara ekonomi tergolong mampu, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.
Menurut Kang Rachmat, pengawasan pemerintahan bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari komitmen DPRD untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa aspirasi warga merupakan bahan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap program-program sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan apa yang mereka alami secara nyata di lapangan. Dari sini, kita bisa melihat di mana letak persoalan dan apa saja yang perlu diperbaiki,” ujar Kang Rachmat di hadapan peserta.
Ia juga mendorong adanya perbaikan dalam sistem pendataan dan validasi penerima bantuan agar lebih akurat, transparan, dan adil. Selain itu, Kang Rachmat menekankan pentingnya peran RT, RW, serta pendamping sosial sebagai ujung tombak dalam memastikan data yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi warga di lapangan.
Dalam dialog tersebut, hadir pula perwakilan dari Dinas Sosial Kota Bandung yang memberikan penjelasan terkait mekanisme pembaruan data, pergerakan desil, serta upaya pemerintah daerah dalam menekan potensi penyalahgunaan bantuan sosial. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan dan pertanyaan dari warga.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Kang Rachmat berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang efektif hanya bisa terwujud jika masyarakat turut aktif menyampaikan aspirasi dan mengawasi pelaksanaan program di lingkungannya masing-masing.
“Pengawasan ini untuk memastikan pelayanan publik, khususnya bantuan sosial, bisa semakin tepat sasaran dan berkeadilan,” tutupnya.
(VC)