Tia Fitriani Evaluasi Implementasi 9 Program Unggulan Gubernur di Nagreg
Kabupaten Bandung — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, melaksanakan kunjungan lapangan sekaligus kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran (TA) 2026 di Aula Kantor Desa Nagreg, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Senin (26/1/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk evaluasi terhadap sembilan program unggulan gubernur yang saat ini berjalan di berbagai daerah.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Desa Nagreg Nanang Rahmat Hidayat, pengurus Relawan Dulur Satia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para ketua RT dan RW, kader PKK dan Posyandu, serta masyarakat Desa Nagreg.
Dalam sambutannya, Tia Fitriani mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Desa Nagreg dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan tersebut. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat juga penting untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah yang dirasakan belum optimal.
“Hari ini kita tidak hanya mendengar laporan, tetapi juga mengevaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya sembilan program unggulan gubernur. Apakah sudah berjalan sesuai tujuan atau masih menyisakan persoalan di lapangan,” ujar Tia.
Ia menilai, secara konseptual sembilan program unggulan tersebut memiliki arah dan tujuan yang baik serta berpihak pada masyarakat. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
“Program unggulan ini tidak selalu berjalan semulus yang direncanakan. Di lapangan masih ditemukan ketidaksinkronan kebijakan, keterbatasan anggaran, hingga perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana,” jelasnya.
Tia menegaskan bahwa pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan masukan masyarakat, Tia menyebut sejumlah sektor masih membutuhkan penguatan, terutama infrastruktur desa, layanan kesehatan seperti Posyandu, serta dukungan terhadap sektor pertanian melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi.
Ia juga menyinggung kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini menghadapi tekanan, sehingga berdampak pada penyesuaian dan pengurangan anggaran di beberapa program strategis. Kondisi tersebut, menurutnya, harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan di masyarakat.
“Pengurangan anggaran ini tentu berpengaruh pada capaian program. Karena itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan harus dilakukan agar tetap realistis dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Tia menilai masih perlunya sosialisasi dan pemahaman yang lebih komprehensif terkait sembilan program unggulan gubernur, khususnya di tingkat desa, guna mencegah kesalahpahaman dalam pelaksanaan maupun pelaporan program.
Adapun sektor-sektor yang menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut meliputi pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa, pengelolaan lingkungan hidup, transportasi publik, serta reformasi birokrasi.
“Seluruh sektor tersebut sudah memiliki program. Tantangannya adalah bagaimana program itu benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan menjadi bahan penting bagi DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan.
Tia berharap pemerintah provinsi semakin terbuka terhadap evaluasi dan kritik, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa agar sembilan program unggulan tersebut tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat.
(VC)