Kang Rachmat Soroti Ketidaktepatan Data Desil, Warga Membutuhkan Berisiko Tak Terjangkau Bantuan

BANDUNG (VC) – Ketepatan data kesejahteraan sosial menjadi hal penting dalam menentukan sasaran program pemerintah. Ketika data tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya, warga yang membutuhkan berisiko kesulitan mengakses bantuan yang tersedia.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai NasDem, Kang Rachmat, di DPD Partai NasDem Kota Bandung, Rabu (21/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kang Rachmat menyoroti kemungkinan ketidaksesuaian kategori desil dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ada warga yang membutuhkan bantuan tetapi tercatat dalam kategori desil lebih tinggi, sementara warga yang dinilai lebih mampu justru tercatat dalam kategori lebih rendah.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan keadaan masyarakat di lapangan.

“Data kesejahteraan harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Ketika ada ketidaksesuaian, hal itu perlu ditelusuri agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak terkendala dalam mengakses program bantuan pemerintah,” ujar Kang Rachmat.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani melalui pemutakhiran data dan verifikasi yang cermat. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pengajuan koreksi apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Pemutakhiran dan verifikasi data penting agar penentuan sasaran program pemerintah dilakukan berdasarkan informasi yang akurat. Karena itu, mekanisme perbaikan data juga perlu dipahami masyarakat sehingga ketidaksesuaian yang ditemukan dapat ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku,” katanya.

Selain ketepatan data kesejahteraan, pengawasan tersebut turut membahas pelaksanaan pembangunan dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan persoalan pelayanan publik. Aspirasi warga dapat menjadi bahan evaluasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait sesuai kewenangannya.

Melalui kegiatan pengawasan ini, persoalan ketepatan data desil menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat sesuai kriteria penerima dan ketentuan yang berlaku. (VC)