Bandung – 30 April 2025
Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Kang Mamat Rachmat, menerima audiensi sejumlah perwakilan masyarakat adat dari Kampung Dukuh, Kampung Dangiang Baru Wangi, Masyarakat Adat Sanaga, Kampung Salapan, dan Kampung Cibokor, Kabupaten Garut. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Fraksi NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dalam audiensi tersebut, para tokoh adat menyampaikan keprihatinan atas maraknya pengrusakan hutan adat dan penggusuran lahan yang mengancam ruang hidup serta eksistensi kultural masyarakat adat di wilayah selatan Garut.
Menanggapi hal itu, Kang Mamat Rachmat — yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat — menegaskan bahwa Partai NasDem berdiri bersama masyarakat adat dan akan mengawal isu-isu perlindungan kawasan adat hingga ke tingkat kebijakan.
“Kami di NasDem tidak hanya mendengar, tapi akan ikut memperjuangkan. Apa yang menjadi keresahan masyarakat adat hari ini akan kami bawa dalam forum-forum legislatif maupun eksekutif, agar lahir kebijakan yang berpihak pada mereka,” tegas Kang Rachmat.
Ia menambahkan bahwa menjaga hutan adat bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal menjaga identitas budaya dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.
Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPW NasDem Jawa Barat, Tia Fitriani — yang turut mendampingi dan juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat — menekankan pentingnya mendukung upaya pelestarian kampung adat sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal.
“NasDem berkomitmen mendorong agar kampung-kampung adat di Jawa Barat bisa terus dilestarikan dan dilindungi. Ini adalah aset budaya yang harus dijaga bersama oleh negara dan masyarakat,” ujar Tia.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat DPW NasDem Jabar, R. Samsiah Jusaana, yang menyampaikan dukungan penuh kepada komunitas adat dalam memperjuangkan hak-haknya.
NasDem Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra masyarakat adat dalam menjaga warisan leluhur dan lingkungan hidup, serta siap memperjuangkan kebijakan yang berpihak melalui jalur legislatif maupun eksekutif.