Heri Rafni Kotari Serap Aspirasi Warga Ciamis: Infrastruktur Desa dan Kesejahteraan Petani Jadi Sorotan
Ciamis — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari (HRK), melaksanakan rangkaian Reses I Tahun Sidang 2025–2026 di sejumlah titik di Kabupaten Ciamis. Dalam dialog yang berlangsung di Desa Karangkamulyan, Lumbung, Cisaga, dan wilayah sekitarnya, aspirasi masyarakat mengerucut pada dua isu besar: perbaikan infrastruktur desa dan peningkatan kesejahteraan petani.
Kepala desa, tokoh masyarakat, hingga kelompok tani yang hadir menyampaikan kondisi jalan desa yang dinilai sudah terlalu lama rusak dan menghambat aktivitas warga. Jalan menuju sentra pertanian sulit dilalui, kendaraan pengangkut hasil panen sering terjebak, dan warga berharap ada perhatian serius dari pemerintah provinsi.
“Hampir semua wilayah mengeluhkan hal serupa: jalan lingkungan dan jalan usaha tani yang tidak layak. Ini aspirasi yang sangat kuat dan harus menjadi perhatian bersama,” ujar HRK.
Selain persoalan infrastruktur, isu lain yang mencuat adalah ketidakstabilan harga gabah, naiknya biaya produksi, serta keterbatasan akses pupuk dan alat pertanian. Para petani menilai situasi ini membuat pendapatan mereka semakin tidak menentu.
Tokoh masyarakat di Cisaga menegaskan bahwa sektor pertanian adalah tulang punggung ekonomi warga. “Jika petani melemah, ekonomi desa melemah. Kami berharap pemerintah hadir dengan program nyata yang bisa meningkatkan daya saing petani,” ungkap salah seorang tokoh desa dalam pertemuan tersebut.
Di beberapa titik, apresiasi masyarakat terhadap kedatangan HRK juga mengemuka. Warga menilai kehadiran anggota DPRD secara langsung memberikan ruang dialog terbuka untuk menyampaikan persoalan yang selama ini sulit tersampaikan.
Menanggapi seluruh aspirasi, HRK menegaskan bahwa infrastruktur dasar dan kesejahteraan petani harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan Jawa Barat, khususnya wilayah Priangan Timur yang masih menghadapi kesenjangan fasilitas.
“Ciamis memiliki potensi pertanian yang besar. Kita harus pastikan akses jalan, alat produksi, dan harga panen berdiri di sisi petani. Aspirasi warga hari ini kami catat sebagai bahan untuk dibawa ke pembahasan bersama pemerintah provinsi,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah memperkuat peran kader desa dan kelompok masyarakat dalam pembangunan di tingkat lokal. Menurut HRK, kolaborasi antara pemerintah desa dan provinsi menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.
“Setiap masukan yang disampaikan hari ini bukan hanya catatan, tetapi arah kerja kita ke depan. Tugas kami memastikan suara warga masuk dalam kebijakan dan mendapat tindak lanjut yang layak,” kata HRK.
Kegiatan reses di Ciamis berlangsung dialogis dan mendapat antusias besar dari masyarakat. HRK menutup rangkaian pertemuan dengan komitmen untuk terus mengawal aspirasi warga, khususnya yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
(VC)