Pengawasan DPRD Jabar: Pelayanan Publik Harus Lebih Responsif dan Merata
Bandung, Senin, 19 Januari 2026 — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Kegiatan pengawasan yang berlangsung di kawasan Jalan A.H. Nasution, Kota Bandung, tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk meninjau langsung pelaksanaan kebijakan, program, serta pelayanan publik yang dirasakan warga di tingkat lapangan.
Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan mengemuka, terutama terkait kualitas pelayanan publik yang dinilai masih perlu diperkuat agar lebih responsif, mudah diakses, dan merata di seluruh wilayah. Warga menyoroti pentingnya pelayanan pemerintah yang tidak berbelit, komunikatif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Mamat Rachmat menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan kepatuhan regulasi, tetapi juga pada dampak langsung kebijakan terhadap masyarakat. Pelayanan publik, menurutnya, merupakan wajah utama pemerintah yang paling dirasakan oleh warga.
“Pelayanan publik harus benar-benar hadir untuk masyarakat. Bukan hanya soal cepat atau lambat, tetapi bagaimana pelayanan itu adil, mudah dijangkau, dan memberi kepastian bagi warga,” ujar Mamat Rachmat.
Ia menilai, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang di tingkat perencanaan dengan implementasinya di lapangan. Karena itu, pengawasan DPRD menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal.
Selain pelayanan publik, Mamat Rachmat juga menyoroti pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, lemahnya koordinasi kerap berdampak pada tumpang tindih program dan lambannya penyelesaian persoalan masyarakat.
“Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pemerintahan berjalan lebih baik. Ketika ada masukan dari masyarakat, itu harus menjadi bahan evaluasi bersama,” katanya.
Ia menambahkan, dialog langsung dengan warga menjadi bagian penting dalam proses pengawasan karena memberikan gambaran objektif mengenai kondisi di lapangan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan dikaji sebagai bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap kualitas pelayanan publik ke depan dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi sistem, sumber daya manusia, maupun pola komunikasi dengan masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(VC)