Tia Fitriani Laksanakan Pengawasan Pemerintahan di Malakasari, Dorong Program Lebih Tepat Sasaran
Kabupaten Bandung, Senin, 19 Januari 2026 — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, melaksanakan kunjungan lapangan sekaligus kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa.
Kegiatan pengawasan tersebut dihadiri Kepala Desa Malakasari Kiki Hanefi, pengurus Dulur Satia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, unsur RT dan RW, kader PKK dan Posyandu, serta warga Desa Malakasari.
Dalam sambutannya, Tia Fitriani mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Desa Malakasari serta partisipasi aktif masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengawasan. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat menjadi kunci penting dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif dan sesuai kebutuhan warga.
“Pengawasan ini dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan program di lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat, agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberi manfaat,” ujar Tia.
Ia menegaskan bahwa pengawasan DPRD tidak semata-mata berfokus pada aspek administratif atau serapan anggaran, tetapi juga menilai kualitas pelaksanaan program, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam dialog bersama warga, Tia Fitriani mencatat sejumlah masukan terkait pelaksanaan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beberapa bidang yang menjadi perhatian antara lain pendidikan, infrastruktur, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa, pengelolaan lingkungan hidup, transportasi publik, serta reformasi birokrasi.
Menurutnya, berbagai program tersebut pada prinsipnya telah berjalan, namun masih membutuhkan evaluasi dan penguatan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata, terutama oleh masyarakat di wilayah pedesaan.
“Seluruh masukan masyarakat ini akan kami jadikan bahan pengawasan dan evaluasi untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya perbaikan kebijakan ke depan,” jelasnya.
Tia Fitriani berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dapat terus diperkuat agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
(VC)