Kang Rachmat Dorong Pengawasan Pemerintahan yang Dekat dengan Realitas Masyarakat

Bandung — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Mamat Rachmat menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara kontekstual dan berangkat dari realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, Kang Rachmat menyampaikan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak cukup dijalankan melalui laporan administratif semata, melainkan perlu ditopang dengan dialog, penyerapan masukan, serta pemahaman langsung terhadap kondisi sosial dan pelayanan publik di daerah.

Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, pengawasan perlu memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan dampak kebijakan di lapangan.

Kang Rachmat juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat. Ia menilai, banyak persoalan di tingkat bawah yang dapat diselesaikan lebih cepat apabila informasi dan keluhan warga tersampaikan dengan baik serta ditindaklanjuti secara proporsional.

“Pengawasan DPRD harus memberi nilai tambah bagi perbaikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Tujuannya bukan mencari kekurangan, tetapi memastikan pemerintah berjalan di jalur yang benar,” ujarnya.

Melalui kegiatan pengawasan ini, Kang Rachmat berharap terbangun budaya pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil pengawasan tersebut akan menjadi pijakan dalam mendorong evaluasi kebijakan dan penguatan pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat.

(VC)