Tia Fitriani Tekankan Anggaran Desa Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat
Kabupaten Bandung — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran desa harus mampu memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pembangunan, pelayanan publik, serta program pemberdayaan yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Tia Fitriani saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mekarmaju, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurut Tia, anggaran yang dikelola pemerintah desa merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap program yang direncanakan harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari dampak yang dirasakan oleh warga,” ujar Tia Fitriani.
Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Tia menekankan pentingnya penguatan program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan potensi desa.
Ia juga menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan di lapangan.
“Pengawasan tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan DPRD, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal,” katanya.
Tia menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta percepatan pembangunan di tingkat desa.
Selain itu, ia mendorong agar setiap kebijakan pembangunan tetap memperhatikan prinsip pemerataan, transparansi, dan keberlanjutan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tia Fitriani memastikan bahwa berbagai aspirasi dan temuan dalam kegiatan pengawasan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan di tingkat provinsi.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Tia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(VC)