Heri Rafni Kotari Dorong Aspirasi Desa Jadi Bagian dari Kebijakan Pembangunan
Ciamis — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, menegaskan pentingnya menghadirkan proses pembangunan yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, kehadiran wakil rakyat secara langsung di tengah masyarakat menjadi bagian penting untuk mendengar, memahami, sekaligus mengawal berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Hal tersebut disampaikan Heri Rafni Kotari saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Dadiharja, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.
Menurut Heri, pengawasan DPRD tidak hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat, tetapi juga dengan melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan berbagai kebutuhan yang disampaikan pemerintah desa maupun warga.
“Ketika kita turun langsung ke masyarakat, kita bisa melihat persoalan secara lebih utuh. Apa yang menjadi kebutuhan warga, apa yang menjadi tantangan pemerintah desa, semuanya bisa kita dengarkan secara langsung. Ini penting agar kebijakan pembangunan tidak jauh dari kebutuhan masyarakat,” ujar Heri Rafni Kotari.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan menjadi bagian dari dialog bersama pemerintah desa dan masyarakat. Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengembangan potensi yang dimiliki desa.
Heri menilai desa memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah karena pemerintah desa dan masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi serta kebutuhan di lingkungan mereka.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan DPRD perlu terus diperkuat. Menurutnya, keterbukaan dalam menyampaikan persoalan akan membantu menghasilkan pemetaan kebutuhan yang lebih baik sekaligus menjadi bahan dalam menjalankan fungsi DPRD.
“Pembangunan yang baik harus dimulai dari mendengar. Masyarakat yang berada langsung di lapangan tentu lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah mendengarkan, memahami, kemudian mengawal sesuai dengan kewenangan yang kami miliki,” katanya.
Heri juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keterbukaan bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Heri turut menjelaskan tiga fungsi utama DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Pemahaman tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui bagaimana aspirasi dan kebutuhan daerah dapat masuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap komunikasi yang terbangun melalui kegiatan pengawasan dapat terus dipelihara. Menurutnya, pertemuan dengan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi bagian dari hubungan yang berkelanjutan antara wakil rakyat dengan masyarakat.
“Yang kita harapkan bukan sekadar pertemuan hari ini. Setelah kita mendengar, tentu ada hal-hal yang perlu dikawal dan dibicarakan sesuai kewenangan. Karena ukuran keberhasilan kita bukan hanya hadir, tetapi bagaimana kehadiran itu memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Heri.
Heri juga mendorong agar pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan warga, serta pengembangan potensi lokal perlu berjalan secara beriringan.
Ia menilai Desa Dadiharja memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui kegiatan tersebut, Heri menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara dekat dengan masyarakat serta memastikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan menjadi bagian dari perhatian dalam proses pembangunan Jawa Barat.
“Kita ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, aspirasi harus didengar dari sumbernya, persoalan harus dilihat di lapangan, dan komunikasi harus terus dijaga. Dari situlah kita bisa mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran,” pungkas Heri.
(VC)