Heri Rafni Kotari: Masyarakat Harus Jadi Mitra Utama dalam Pembangunan Desa
Ciamis — Pembangunan desa akan berjalan lebih kuat ketika masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi turut dilibatkan sejak proses perencanaan hingga pengawasan. Aspirasi dan pengalaman warga di lapangan menjadi pijakan penting agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Baregbeg, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, 7 September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara Heri dengan Kepala Desa Baregbeg Umi Maesaroh, unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen warga. Berbagai kebutuhan, potensi, dan harapan masyarakat terhadap pembangunan desa dibahas secara terbuka.
Heri mengatakan, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan desa yang responsif. Menurutnya, warga memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi lingkungan dan kebutuhan yang paling mendesak di wilayahnya.
“Pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dari atas. Kita harus datang, melihat, dan mendengar langsung masyarakat. Karena masyarakat yang paling memahami apa yang mereka butuhkan,” ujar Heri.
Ia menilai pemerintah desa memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, tata kelola pemerintahan desa perlu terus diperkuat agar terbuka, profesional, efektif, serta memberikan ruang yang luas bagi partisipasi warga.
Menurut Heri, aspirasi masyarakat juga perlu dikelola secara terarah. Setiap masukan yang disampaikan tidak hanya didengar, tetapi dipetakan berdasarkan kebutuhan dan prioritas untuk kemudian diperjuangkan melalui kewenangan masing-masing.
“Masyarakat harus diberikan ruang untuk berbicara. Aspirasi tidak boleh hanya didengar, tetapi harus dipetakan dan ditentukan prioritasnya. Dari situlah pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat dimulai,” katanya.
Heri juga menekankan bahwa kemajuan desa tidak cukup diukur dari pembangunan fisik. Infrastruktur tetap penting, tetapi harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan potensi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pelayanan publik.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, generasi muda, dan seluruh elemen warga terus diperkuat. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kesamaan tujuan dan keterlibatan seluruh pihak.
“Tidak ada desa yang maju karena bekerja sendiri. Kemajuan lahir dari kebersamaan. Pemerintah harus mau mendengar, masyarakat harus mau terlibat, dan wakil rakyat harus siap mengawal aspirasi,” tutur Heri.
Ia menambahkan, fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari upaya memastikan program pembangunan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan bukan untuk mencari siapa yang salah. Pengawasan adalah ikhtiar bersama untuk melihat apa yang sudah baik, apa yang masih perlu diperbaiki, dan apa yang harus kita perjuangkan agar pelayanan serta pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Heri berharap dialog yang terbangun di Desa Baregbeg dapat menjadi bagian dari komunikasi yang berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah desa, dan wakil rakyat. Dengan sinergi tersebut, berbagai potensi desa dapat dikembangkan sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.
(VC)