Tia Fitriani: Jangan Biarkan Perubahan Data Membuat Warga Kehilangan Hak atas Bantuan
BANDUNG — Perubahan data desil menjadi keresahan tersendiri bagi warga di Kampung Pungkur, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Sejumlah warga mengeluhkan perubahan data yang dinilai terjadi secara tiba-tiba dan berdampak terhadap akses mereka terhadap bantuan sosial.
Keresahan tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar II Kabupaten Bandung, Dra. Hj. Tia Fitriani, saat menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Senin, 21 September 2026.
Tia mengatakan persoalan data desil perlu mendapat perhatian karena perubahan status dalam data sosial ekonomi dapat berpengaruh langsung terhadap masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan.
“Yang membuat kita semua agak khawatir adalah tentang desil. Masyarakat sangat mengeluhkan tentang desil yang tiba-tiba berubah,” ujar Tia.
Ia mencontohkan adanya warga yang sebelumnya berada dalam desil rendah, namun kemudian mengalami perubahan hingga masuk ke desil yang lebih tinggi. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap status mereka sebagai penerima bantuan.
“Tiba-tiba yang tadinya desil satu jadi desil sepuluh sehingga dianggap mampu dan tidak mendapatkan lagi bantuan yang seharusnya didapatkan,” katanya.
Menurut Tia, persoalan seperti ini tidak semestinya hanya dilihat sebagai perubahan angka dalam sebuah sistem. Di balik data tersebut terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan kepastian mengenai status dan akses mereka terhadap program bantuan.
Karena itu, Tia mendorong masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan apabila terdapat persoalan yang mereka alami. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sekaligus mengawal kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
“Orang sebagai masyarakat punya hak untuk terus mengawal dan menyuarakan apabila ada sesuatu yang perlu disampaikan,” ujarnya.
Tia mengatakan DPRD memiliki peran untuk menjadi penghubung antara keresahan masyarakat dengan pemerintah. Aspirasi yang disampaikan warga, kata dia, perlu didengar agar persoalan di lapangan dapat diketahui dan mendapat perhatian.
“Kita adalah penyambung lidah masyarakat. Mereka gelisah, mereka perlu penjelasan, maka kita bantu,” tutur Tia.
Ia berharap masyarakat tetap aktif menyampaikan persoalan yang dihadapi, sehingga perubahan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan memperhatikan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
(VC)