Kabupaten Bogor — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M Rizky, menegaskan pentingnya program pelatihan kerja yang benar-benar praktis dan relevan dengan kebutuhan industri saat melaksanakan Reses II Masa Sidang Tahun Anggaran 2025–2026 di Kampung Glora RT 04 RW 05, Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Minggu, 1 Maret 2026.
Dalam dialog bersama warga dan pemuda setempat, muncul aspirasi terkait masih terbatasnya kesempatan kerja bagi generasi muda di tingkat desa. Banyak pemuda dinilai belum memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk memasuki dunia kerja maupun memulai usaha mandiri.
Menanggapi hal tersebut, M Rizky menilai program pelatihan kerja bagi pemuda tidak boleh sekadar bersifat seremonial atau hanya berupa teori, tetapi harus dirancang secara konkret dan terhubung dengan kebutuhan dunia usaha.
“Pemuda desa membutuhkan pelatihan kerja yang nyata, bukan sekadar pelatihan formal tanpa tindak lanjut. Program yang diberikan harus benar-benar membekali mereka dengan keterampilan yang bisa langsung digunakan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan agar pelatihan kerja mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap terserap di sektor industri maupun sektor usaha mandiri.
Selain pelatihan kerja, warga juga mendorong pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) di tingkat lingkungan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi pemuda. Menurut M Rizky, keberadaan kelompok usaha yang terorganisir akan memudahkan akses terhadap program pembinaan serta permodalan dari pemerintah.
“Kalau pemuda memiliki wadah usaha yang jelas, peluang mereka untuk berkembang akan jauh lebih besar. Ini yang harus kita dorong bersama,” tegasnya.
Ia menilai pemberdayaan pemuda menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus mengurangi angka pengangguran di wilayah pedesaan.
Melalui kegiatan reses ini, M Rizky menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan pemberdayaan pemuda yang lebih konkret, agar generasi muda di desa tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama dalam menggerakkan ekonomi daerah.
(VC)