Kang Rachmat Soroti Pentingnya Perbaikan Pelaksanaan SPMB dan Kepastian Layanan Pendidikan
Bandung — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat, menyoroti pentingnya perbaikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 guna menghadirkan layanan pendidikan yang lebih transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kang Rachmat dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan yang dilaksanakan di Hotel Grand Serela, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jumat, 3 Juli 2026.
Dalam kegiatan tersebut, pelaksanaan SPMB Tahun 2026 menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat. Berbagai dinamika yang terjadi selama proses penerimaan peserta didik, mulai dari sosialisasi kebijakan, penyesuaian sistem, hingga kendala teknis pelaksanaan, menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Menurut Kang Rachmat, setiap kebijakan pendidikan harus mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi masyarakat, khususnya bagi peserta didik dan orang tua yang secara langsung merasakan dampak pelaksanaannya.
“Setiap kebijakan pendidikan tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Namun, berbagai masukan dan pengalaman masyarakat di lapangan harus menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan kebijakan dapat terus diperbaiki,” ujar Kang Rachmat.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB, seperti pemahaman masyarakat terhadap mekanisme baru, penyesuaian sistem, serta proses sosialisasi, perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan penerimaan peserta didik pada masa mendatang dapat berjalan lebih baik.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang jelas dan pelayanan pendidikan yang berkualitas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun ketidakpastian,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan harapan agar berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat terus disempurnakan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Rachmat menegaskan bahwa berbagai masukan dan aspirasi masyarakat terkait pendidikan akan terus menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Kang Rachmat berharap sistem pelayanan pendidikan di Jawa Barat dapat terus diperkuat sehingga mampu menghadirkan layanan yang semakin berkualitas, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(VC)