Tia Fitriani Perkuat Pengawasan Pemerintahan dan Serap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bandung.
Kegiatan yang berlangsung di RM Ciwaru, Soreang, Kabupaten Bandung, tersebut menjadi ruang dialog untuk menggali informasi, mendengarkan masukan, serta menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan di daerah.
Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai NasDem H. Toni Permana, S.H., para Ketua DPC Partai NasDem beserta jajaran pengurus, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Tia Fitriani mengatakan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian penting dari fungsi DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun, menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya melihat pelaksanaan program dari sisi administratif. Kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat juga diperlukan untuk memahami secara langsung kondisi, kebutuhan, dan berbagai persoalan yang berkembang di daerah.
“Pengawasan ini menjadi bagian dari tugas kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami ingin memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Tia Fitriani.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang telah dilaksanakan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, komunikasi antara legislatif, pemerintah daerah, struktur partai, dan masyarakat perlu terus dibangun. Menurut Tia, komunikasi yang baik akan membantu mempertemukan berbagai informasi dari lapangan dengan proses pengambilan kebijakan.
Dalam dialog tersebut, sejumlah aspek pembangunan menjadi perhatian, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
Tia mengatakan, Kabupaten Bandung memiliki berbagai potensi yang perlu terus dikembangkan. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara bersama-sama.
“Masukan dari masyarakat sangat penting. Apa yang kami dapatkan dalam kegiatan ini akan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menjalankan fungsi kami di DPRD Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Tia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus dijalankan secara konstruktif. Artinya, ketika terdapat program atau kebijakan yang perlu diperbaiki, legislatif dapat memberikan masukan dan mendorong solusi. Sebaliknya, program yang dinilai telah berjalan dengan baik perlu terus didukung agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
“Prinsipnya, kita ingin pemerintahan berjalan dengan baik. Ketika ada hal yang perlu diperbaiki, tentu harus disampaikan dan dicarikan solusi. Begitu juga ketika ada program yang sudah berjalan dengan baik, harus terus didorong agar manfaatnya semakin luas,” ungkapnya.
Kehadiran H. Toni Permana bersama para Ketua DPC dan jajaran pengurus Partai NasDem juga memperkuat komunikasi serta koordinasi di tingkat daerah. Menurut Tia, sinergi tersebut penting agar informasi dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik melalui jalur yang tersedia.
Ia berharap kegiatan pengawasan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Berbagai informasi dan masukan yang diperoleh dari lapangan akan menjadi bagian dari bahan evaluasi dalam menjalankan tugas kedewanan sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut Tia, pembangunan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, legislatif, partai politik, serta masyarakat.
“Kita ingin keberadaan wakil rakyat benar-benar menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Karena itu, komunikasi dan pengawasan harus terus berjalan agar pembangunan semakin tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Tia Fitriani.
(VC)