Kang Rachmat Dorong Pemutakhiran Data Kemiskinan agar Bantuan Tepat Sasaran

Bandung — Akurasi data menjadi salah satu kunci agar berbagai program bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, pemutakhiran dan verifikasi data sosial ekonomi perlu terus dilakukan dengan melihat kondisi masyarakat secara nyata di lapangan.

Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat, saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di DPD Partai NasDem Kota Bandung, Senin, 7 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Mamat menerima aspirasi masyarakat terkait perubahan klasifikasi data desil kemiskinan yang dinilai belum selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga sebenarnya. Data tersebut memiliki peran penting karena dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Laporan Pengawasan M Rachmat 7 September.docx

Menurut Mamat, pemutakhiran data perlu menjadi proses yang responsif dan dilakukan secara berkala. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat terjadi dari waktu ke waktu sehingga data perlu terus disesuaikan agar kebijakan yang dihasilkan semakin tepat.

“Data harus terus diperbarui dan diverifikasi dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Dengan begitu, program pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” ujar Mamat.

Ia menilai masyarakat di tingkat kewilayahan memiliki peran penting dalam proses tersebut. Informasi dari lingkungan tempat tinggal dapat membantu memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi warga sekaligus menjadi bahan untuk proses verifikasi.

Mamat juga mendorong masyarakat yang merasa data sosial ekonominya belum sesuai agar dapat menggunakan mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data yang tersedia melalui tingkat kelurahan maupun saluran pengaduan terkait. Setelah itu, data dapat diverifikasi kembali sesuai kondisi yang sebenarnya. Laporan Pengawasan M Rachmat 7 September.docx

“Kalau ada perubahan kondisi atau data yang belum sesuai, masyarakat jangan ragu menyampaikannya melalui mekanisme yang tersedia. Yang penting ada proses verifikasi sehingga data yang digunakan semakin akurat,” katanya.

Menurut Mamat, penguatan koordinasi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan perangkat daerah juga diperlukan untuk memastikan proses pemutakhiran data berjalan dengan baik. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kesalahan pendataan yang berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak tercatat sebagai penerima. Laporan Pengawasan M Rachmat 7 September.docx

Ia berharap pembaruan data sosial ekonomi dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan program kesejahteraan masyarakat. Dengan data yang semakin akurat, pemerintah memiliki dasar yang lebih baik dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan.

(VC)