SWH Gelar Pengawasan Program Pemprov, Tegaskan Perbaikan Ruas Jalan & Pemasangan PJU di Indramayu
INDRAMAYU — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni Utami (SWH), menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat di wilayah Indramayu, khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU).
Hal tersebut disampaikan SWH dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang digelar di Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Sabtu (11 Oktober 2025).
Dalam kesempatan tersebut, SWH menjelaskan bahwa sejumlah ruas jalan provinsi di wilayah Indramayu kini tengah menjadi prioritas perbaikan, di antaranya ruas Jangga–Cikamurang dan Patrol–Haurgeulis. Perbaikan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga.
“Kami memastikan bahwa perbaikan infrastruktur jalan provinsi terus berjalan secara bertahap. Ruas Jangga–Cikamurang dan Patrol–Haurgeulis menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar dalam meningkatkan konektivitas dan keselamatan transportasi di wilayah utara,” ujar SWH.
Selain perbaikan jalan, SWH juga menyoroti pentingnya penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang ruas jalan provinsi yang melintasi wilayah Indramayu. Menurutnya, keberadaan PJU tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di malam hari.
“Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian kami. Karena itu, pemasangan PJU di titik-titik strategis akan terus didorong agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari program pemerintah provinsi,” tambahnya.
Kegiatan pengawasan ini juga menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Warga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait pelaksanaan program pembangunan di daerah mereka.
SWH menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut di tingkat provinsi agar kebijakan pembangunan semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kami hadir bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga memastikan setiap program yang dijalankan pemerintah provinsi benar-benar memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
(VC)