Mamat Rachmat Soroti Infrastruktur, Sampah, dan Pendidikan dalam Pengawasan Pemerintahan di Bandung
Bandung — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat, menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan di Kantor DPW Partai NasDem Jawa Barat, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Sabtu, 28 Maret 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Mamat Rachmat menegaskan bahwa pengawasan menjadi kunci untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait infrastruktur, pengelolaan sampah, serta kebijakan pendidikan.
Pada sektor infrastruktur, Kang Rachmat menyoroti kondisi perbaikan jalan yang belum optimal, termasuk adanya aktivitas galian utilitas yang kerap merusak kembali jalan yang telah diperbaiki.
“Kita masih menemukan perbaikan jalan yang tidak berkelanjutan. Ini perlu pengawasan lebih kuat serta koordinasi antar instansi agar tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan juga menjadi perhatian. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah masih perlu diperkuat, baik dari sisi kapasitas, edukasi masyarakat, hingga sinergi antar pihak.
Ia menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat.
Di sektor pendidikan, Kang Rachmat juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, khususnya menjelang proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Menurutnya, aspek pemerataan akses pendidikan serta transparansi dalam pelaksanaan harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat.
“Kebijakan pendidikan harus dikawal agar berjalan adil dan merata, sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi penyalahgunaan dalam program bantuan pendidikan, termasuk praktik perantara atau pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Mamat Rachmat mendorong adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal berbagai program pembangunan agar berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
(VC)